WILISPOST.COM, Jakarta, 2 Maret 2026 - Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya membahas penguatan peran desa sebagai basis pengembangan ekonomi kreatif nasional bersama Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (DPP APDESI) Merah Putih. Momentum ini sekaligus untuk perkenalan pengurus APDESI dan penjajakan sinergi program Kementerian Ekraf di tingkat desa.
“Ekonomi kreatif yang kami sebut dengan _the new engine of growth_ atau mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional dimulai dari daerah. Kami mengharapkan ekraf ini juga bisa terhilirisasi karena manfaatnya harus dimulai dari desa. Banyak sekali produk-produk di daerah yang perlu kita dukung sehingga memiliki nilai tambah dan daya saing,” ujar Menteri Ekraf Teuku Riefky dalam audiensi yang berlangsung di Kantor Kementerian Ekraf, Jakarta pada Senin, 2 Maret 2026.
Kementerian Ekraf menilai desa memiliki potensi besar dalam pengembangan produk kreatif berbasis kearifan lokal yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu Kementerian Ekraf terus membangun koordinasi dengan Kementerian Desa, Kementerian Koperasi, serta pemerintah daerah agar pengembangan ekraf dapat terintegrasi dan berkelanjutan.
Menteri Ekraf Teuku Riefky turut menjelaskan bahwa hilirisasi menjadi kunci agar produk kreatif desa mampu menembus pasar yang lebih luas. Melalui penguatan kualitas, desain, kemasan, dan pemasaran, produk lokal diharapkan mampu bersaing di tingkat nasional maupun global.
Untuk menghadapi berbagai tantangan tersebut, Kementerian Ekraf menyatakan kesiapan berkolaborasi dengan APDESI dalam penanganan standardisasi produk, peningkatan mutu, fasilitasi sertifikasi kekayaan intelektual, serta pendampingan akses pembiayaan melalui KUR Ekraf.
“Kami siap kolaborasi dengan APDESI dalam program _Quick Win_ melalui pelatihan afiliator pada Koperasi Desa Merah Putih. Dengan estimasi 80.000 koperasi, maka akan tercipta 80.000 lapangan kerja baru. Kolaborasi ini kami lihat sangat strategis,” ungkapnya.
APDESI Merah Putih sebagai organisasi profesi berbadan hukum menjadi wadah kepala desa dan perangkat desa di seluruh Indonesia. Organisasi ini berperan dalam menyuarakan aspirasi, meningkatkan kapasitas aparatur desa, serta memperkuat kolaborasi pembangunan berbasis komunitas.
“Potensi dasar jejaring kami adalah pemerintah desa. Di Indonesia terdapat 75.265 desa di 37 provinsi dan 416 kabupaten. Posisi ini sangat strategis ketika program ekraf dapat diadopsi bersama pemerintah desa,” ujarnya.
