WILISPOST.COM, Bekasi - DPRD Kota Bekasi mendesak pemerintah segera menyiapkan langkah darurat untuk mengantisipasi potensi banjir di sepanjang Kali Bekasi. menyusul belum rampungnya pembangunan tanggul akibat masalah pembebasan lahan.
Ketua Komisi II DPRD Kota Bekasi, Latu Har Hary, menyatakan pemerintah tidak bisa menunggu terlalu lama hingga proses pembebasan lahan selesai. Penanganan sementara harus segera disiapkan agar risiko banjir di permukiman dapat ditekan.
“Kalau status permasalahan ini belum clear and clean, maka kita harus bisa mengambil langkah strategis yang sifatnya darurat,” ujar Latu pada Kamis kemarin (5/3/2026).
Pernyataan itu disampaikannya usai susur Sungai Bekasi bersama Komunitas Peduli Sungai Cileungsi-Cikeas (KP2C), Balai Besar Wilayah Sungai Citarum , dan sejumlah warga. DPRD membuka opsi penanganan sementara di titik rawan banjir sambil menunggu penyelesaian sengketa lahan.
Beberapa alternatif yang dipertimbangkan antara lain pemasangan karung pasir (sandbag) atau bronjong sebagai penguat tanggul sementara.
“Entah itu pakai sandbag maupun yang sifatnya bronjong. Nanti itu kita akan dukung,” kata Latu.
Sumber pendanaan untuk penanganan sementara maupun pembangunan tanggul permanen akan dibahas lebih lanjut. Pendanaan dimungkinkan berasal dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, Pemerintah Kota Bekasi, atau skema kolaborasi ketiganya.
Latu menilai langkah ini penting untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat yang tinggal di sekitar bantaran sungai. Warga setidaknya bisa melihat adanya kebijakan konkret pemerintah, meskipun bersifat sementara.
