WILISPOST.COM, Jayapura - Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk menekankan pentingnya sinkronisasi antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional . Langkah ini dinilai krusial agar arah pembangunan di daerah dapat selaras dengan prioritas pembangunan nasional.
Ribka menjelaskan bahwa setiap kepala daerah terpilih membawa visi dan misi pembangunan daerah. Visi dan misi tersebut kemudian dituangkan dalam dokumen RPJMD sebagai pedoman pembangunan selama lima tahun masa jabatan.
"Kegiatan Musrenbang hari ini menjadi momentum yang sangat strategis untuk membicarakan RPJMD daerah 2025–2029," ujar Ribka.
Ia menambahkan, "Visi dan misi gubernur hasil Pilkada kemudian disinkronkan dengan RPJMN nasional, sehingga kita bisa melihat apakah [kebijakan tersebut] sudah selaras atau belum.”
Pernyataan itu disampaikan Ribka kepada awak media di sela kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan RPJMD Provinsi Papua. Acara tersebut berlangsung di Hotel Suni Abepura, Kabupaten Jayapura, Papua, pada Kamis kemarin (5/3/2026).
Ribka juga menyoroti pentingnya sinergi antarkementerian dan lembaga dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah. Koordinasi yang baik diperlukan untuk memastikan pelaksanaan Musrenbang di daerah selaras dengan kebijakan pemerintah pusat.
“Saya berharap kementerian dan lembaga terkait dapat hadir dalam Musrenbang di daerah, khususnya pada Musrenbang tingkat provinsi,” tegasnya.
“Saya hadir mewakili Menteri Dalam Negeri, namun masih ada kementerian/lembaga yang belum hadir. Kehadiran tersebut penting agar kementerian/lembaga dapat langsung memonitor serta melihat berbagai kendala di lapangan, sehingga bersama-sama kita dapat mengawal dan mendukung pembangunan di daerah,” lanjut Ribka. Lebih lanjut, Ribka menuturkan Pemerintah Provinsi Papua masih menghadapi sejumlah tantangan pembangunan.
