WILISPOST.COM, Jakarta - DPRD Kota Bekasi menyoroti insiden longsor gunungan sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Bantargebang. Peristiwa ini menelan korban jiwa dan memicu reaksi keras dari lembaga legislatif tersebut.
Komisi II DPRD Kota Bekasi berencana memanggil Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta. Pemanggilan ini bertujuan meminta penjelasan sekaligus pertanggungjawaban atas insiden tersebut.
Langkah itu ditempuh untuk memastikan keselamatan warga yang bermukim di sekitar kawasan pengelolaan sampah terbesar di Indonesia. DPRD menilai aspek keamanan dalam pengelolaan TPST harus menjadi prioritas utama.
Anggota Komisi II DPRD Kota Bekasi, Anton, mengatakan peristiwa tersebut menjadi catatan serius. Ini terkait kerja sama pengelolaan sampah antara Pemerintah Kota Bekasi dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Menurut Anton, aspek keselamatan perlu dimasukkan secara lebih tegas. penting dalam adendum atau perpanjangan nota kesepahaman kerja sama pengelolaan TPST Bantargebang ke depan.
“Nanti saya akan komunikasi dengan Ketua Komisi II untuk segera mengundang Dinas Lingkungan Hidup Jakarta. Saat ini kita fokus pada penanganan longsor terlebih dahulu, setelah itu kita ingin merancang perjanjian MoU yang menekankan aspek keselamatan,” ujar Anton pada Senin kemarin (9/3/2026).
Salah satu persoalan yang menjadi sorotan DPRD adalah hilangnya kawasan penyangga atau buffer zone di sekitar gunungan sampah. Area tersebut seharusnya berfungsi sebagai batas aman antara tumpukan sampah dengan aktivitas para pemulung maupun kawasan di sekitarnya.
Anton menyayangkan kondisi di lapangan yang menunjukkan tumpukan sampah semakin mendekat ke area aktivitas pekerja. Kondisi ini terjadi tanpa perlindungan yang memadai, sehingga meningkatkan risiko fatal apabila terjadi longsor.
