WILISPOST.COM, Lampung - Pemerintah Provinsi Lampung menggelar Rapat Desk Pembahasan Capaian Indikator Kinerja Kunci dalam penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025. Pertemuan ini berlangsung di Gedung Pusiban pada Selasa (10/3/2026).
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan, menekankan pentingnya seluruh perangkat daerah menempatkan diri pada kerangka penyusunan laporan kinerja pemerintahan tahun sebelumnya. bertujuan agar data yang disampaikan sesuai dengan kondisi riil di lapangan.
Menurut Marindo, penyusunan LPPD merupakan bagian krusial dari evaluasi kinerja pemerintah daerah oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu, setiap indikator kinerja yang dilaporkan harus benar-benar mencerminkan capaian kerja yang telah terlaksana.
“Dalam forum ini kita sedang menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahun 2025. Tolong disetting dulu frame berpikir kita, bahwa Bapak Ibu hadir untuk menyusun laporan pemerintahan daerah tahun lalu,” ujar Marindo.
Ia menjelaskan bahwa sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019, pemerintah daerah wajib menyusun tiga laporan utama. Laporan tersebut meliputi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah , Laporan Keterangan Pertanggungjawaban , serta Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah .
Ketiga laporan ini memiliki karakteristik serupa, namun ditujukan kepada segmen pembaca yang berbeda. LPPD disampaikan kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia untuk dievaluasi sebagai dasar penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Marindo mengungkapkan, laporan sementara menunjukkan masih ada sejumlah perangkat daerah yang capaian Indikator Kinerja Kuncinya belum optimal. Ia meyakini kondisi ini bukan karena kinerja yang kurang baik, melainkan kemungkinan disebabkan metode penginputan data atau pemilihan indikator yang kurang tepat.
“Saya yakin kinerja Pemerintah Provinsi Lampung sudah sangat baik. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari sudah memenuhi regulasi dan capaiannya juga baik. Mungkin ini hanya persoalan metode operator dalam melakukan entry dan pemilihan data yang digunakan,” katanya. Ia juga menekankan pentingnya keseriusan perangkat daerah dalam mengisi data pada aplikasi pelaporan.
