Menurut Binarti, evaluasi nasional sebelumnya melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-2019 Tahun 2025 menunjukkan capaian LPPD Provinsi Lampung berada pada status kinerja sedang. Provinsi Lampung menempati peringkat ke-14 nasional dari 33 provinsi dengan skor 3,0530.
Ia juga mengungkapkan bahwa hasil kompilasi sementara menunjukkan masih terdapat beberapa indikator yang capaian kinerjanya belum optimal. Sebagian data juga perlu diklarifikasi, serta ada indikator yang membutuhkan penyesuaian metode perhitungan sesuai pedoman terbaru.
Kepala Bappeda Provinsi Lampung, Anang Risgiyanto, menegaskan LPPD merupakan bagian dari siklus manajemen kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Laporan ini tidak dapat dipisahkan dari Indikator Kinerja Utama , Indikator Kinerja Daerah , serta Indikator Kinerja Kunci .
Menurutnya, proses desk pembahasan ini menjadi bagian penting untuk memastikan keselarasan indikator dan capaian kinerja antar perangkat daerah. Keselarasan ini berada dalam satu siklus manajemen kinerja pemerintah daerah.
"Melalui rapat desk ini, kami berharap kualitas LPPD Tahun 2025 dapat semakin meningkat," ujar Kepala Bappeda Provinsi Lampung, Anang Risgiyanto.
"Peningkatan ini diharapkan berdampak positif pada hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara nasional," pungkasnya.
***
