DEPOK - DPRD Kota Depok menyoroti ketidakhadiran jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Depok dalam rapat penting. Perwakilan Pemkot absen pada rapat paripurna laporan reses dan rapat evaluasi pembangunan di Gedung DPRD Depok, Selasa (24/02/26). Sikap ini dinilai menghambat sinergi eksekutif dan legislatif dalam pembangunan kota.
Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Kota Depok, Hj. Qonita Lutfiyah, SE., MM, menyebut ketidakhadiran ini bukan yang pertama kali.
Legislator Partai PPP itu mengatakan, Pemkot Depok sering mangkir dari undangan rapat tanpa memberikan keterangan jelas. "Kami undang yang bersangkutan tidak hadir, dan juga tidak ada informasi ke kami terkait kenapa ketidakhadirannya. Harapannya ini menjadi evaluasi bersama, bahwasanya membangun Depok itu kita harus bersama-sama," ujar Qonita Lutfiyah.
Qonita menjelaskan, kehadiran unsur pemerintah sangat krusial. Ini penting untuk mengevaluasi program pembangunan kota agar selaras antara rencana kerja pemerintah dan pengawasan legislatif. DPRD menegaskan, pembangunan Kota Depok memerlukan sinergi kuat antara Pemkot dan DPRD.
Kehadiran fisik dalam rapat formal bukan sekadar seremonial. Kehadiran tersebut merupakan bentuk tanggung jawab moral dan administratif. Ini penting dalam mengawal kontribusi pembangunan kota.
Meski enggan memberikan penilaian buruk, Qonita menekankan kejadian ini harus jadi pengingat.
Para pemangku kebijakan perlu saling menghargai peran masing-masing lembaga demi kepentingan masyarakat luas. "Mudah-mudahan ini tidak terulang lagi. Ke depannya menjadi evaluasi bersama bahwasanya hadirnya DPRD juga memberikan kontribusi dalam pembangunan Kota Depok," pungkasnya.
***
