Oleh karena itu, penguatan integritas menjadi langkah mendesak. Sehari sebelumnya, dalam kuliah umum di Politeknik Kesehatan Kemenkes Yogyakarta, Ibnu juga menegaskan pendidikan antikorupsi (PAK) sebagai instrumen strategis dalam mandat pencegahan korupsi.
KPK melalui Direktorat Jejaring Pendidikan (Jardik) telah mengembangkan berbagai program kolaboratif.
Program tersebut meliputi advokasi kebijakan, penyusunan standar kompetensi pendidikan antikorupsi, pelatihan guru dan dosen, pengembangan bahan ajar, hingga penguatan kegiatan kemahasiswaan. “Implementasi pendidikan antikorupsi, dijalankan melalui dua pendekatan utama, yaitu mengintegrasikan nilai-nilai integritas ke dalam kurikulum dan memperkuat ekosistem pendidikan,” tutur Ibnu.
Langkah ini dilakukan demi mendukung lahirnya budaya antikorupsi. Strategi ini penting agar pembelajaran tidak berhenti pada aspek teoritis, melainkan benar-benar membentuk kesadaran dan praktik integritas yang berkelanjutan. KPK secara berkelanjutan mendorong lahirnya tenaga pendidik kompeten melalui diseminasi kebijakan implementasi PAK.
Upaya ini juga membangun kesadaran sivitas akademika akan pentingnya integritas dalam ekosistem pendidikan. Upaya tersebut turut berguna memperkuat jejaring komunikasi antarpemangku kepentingan pendidikan di berbagai daerah. Tujuannya agar implementasinya lebih terkoordinasi dan berkelanjutan.
Penanaman nilai integritas juga difokuskan pada pembentukan aparatur masa depan. dilakukan melalui peningkatan kapasitas di lingkungan Pendidikan Tinggi dan Pendidikan Khusus Layanan (PTKL) kedinasan kementerian/lembaga. Sepanjang 2025, penguatan kapasitas digelar lebih mendalam di tiga institusi strategis.
Institusi tersebut adalah Politeknik Pengayoman Indonesia (Poltekpin), Politeknik Statistika, dan Politeknik Transportasi Darat Indonesia (PTDI STTD). “Upaya ini merupakan investasi jangka panjang untuk melahirkan sumber daya manusia yang berintegritas, untuk itu pemberantasan korupsi menjadi jawab kolektif, di mana KPK memastikan hukum tidak tunduk pada jabatan dan keadilan tidak tunduk pada kekuasaan. Namun, tanpa budaya integritas yang kokoh, penindakan semata tidak akan memadai,” pungkas Ibnu.
Di akhir paparannya, Ibnu mengutip pesan bahwa perubahan hanya akan terwujud jika setiap individu berkomitmen memperbaiki diri dan sistem di sekitarnya. Ia juga memaknai Ramadhan sebagai momentum refleksi untuk memperkuat integritas pribadi dan komitmen kebangsaan.
