Pemprov Lampung Siapkan MCSP KPK 2026, Sekdaprov Marindo Ingatkan Komitmen Pencegahan Korupsi

Pemerintah Provinsi Lampung menggelar rapat persiapan Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) KPK RI Tahun 2026. Pertemuan ini berlangsung di Ruang Rapat Inspektorat Provinsi Lampung, Bandarlampung, pada Senin, 2 Maret 2026. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan.

Ia didampingi Inspektur Provinsi Lampung Bayana dalam langkah awal memperkuat komitmen pencegahan korupsi. Sekdaprov Marindo Kurniawan menegaskan bahwa MCSP merupakan instrumen penting.

Tujuannya untuk memastikan tata kelola pemerintahan berjalan transparan dan akuntabel. “MCSP bukan sekadar penilaian, tetapi menjadi cerminan komitmen kita dalam membangun sistem pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Ini adalah tanggung jawab bersama seluruh perangkat daerah,” tegas Marindo. Ia menambahkan, sinergi antara pemerintah daerah dan KPK harus terus diperkuat.

Hal ini penting agar upaya pencegahan korupsi dapat berjalan optimal, terutama pada delapan area intervensi yang menjadi fokus penilaian. Delapan area intervensi MCSP meliputi perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, serta manajemen ASN. Selain itu, ada pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), pelayanan publik, dan optimalisasi pajak daerah.

Pada pelaksanaan MCSP 2025 lalu, Pemprov Lampung mencatat capaian yang membanggakan. Dalam penilaian tingkat provinsi, Lampung berhasil menempati peringkat ke-5 secara nasional. Untuk area perencanaan dan penganggaran, Pemprov Lampung bahkan meraih indeks tertinggi.

Provinsi ini menempati peringkat pertama dari 38 provinsi di Indonesia. Sementara itu, pada area pelayanan publik dan manajemen ASN, Lampung berada di peringkat kedua secara nasional. Marindo Kurniawan mengapresiasi capaian tersebut.

Namun, ia mengingatkan seluruh perangkat daerah agar tidak cepat berpuas diri. “Capaian ini patut kita syukuri, tetapi jangan membuat kita lengah. Area yang sudah meraih predikat baik harus dipertahankan, bahkan ditingkatkan. Sementara area yang masih perlu pembenahan harus segera kita perkuat,” ujarnya. Ia juga meminta perangkat daerah pengampu utama untuk segera menyiapkan dokumen dan data dukung.

Kelengkapan ini dibutuhkan dalam proses penilaian MCSP 2026. “Saya minta seluruh perangkat daerah bekerja sesuai timeline yang telah ditetapkan. Persiapan harus dilakukan secara sistematis dan terukur agar hasilnya maksimal,” kata Marindo.

Menurut Marindo, keberhasilan dalam MCSP bukan semata-mata soal peringkat. Lebih dari itu, ini adalah bagian dari upaya membangun budaya birokrasi yang transparan dan bebas dari praktik korupsi. Dengan persiapan yang matang dan kerja sama lintas perangkat daerah, Pemprov Lampung optimistis.

Mereka yakin dapat meningkatkan capaian pada penilaian MCSP Tahun 2026 serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional. (nr)

***