Peningkatan capaian juga terjadi pada Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang terealisasi 69,12, dengan target RPJMD sebesar 66,92.
Kinerja Tata Kelola Pemerintahan
Pencapaian indikator makro juga ditopang dari kinerja tata kelola pemerintahan. Pemerintah Provinsi Banten telah sembilan kali berturut-turut menerima opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tahun 2025 juga meningkat menjadi 3,69 dengan kategori sangat baik. Serta nilai Integritas Pemerintah Daerah melalui Survei Penilaian Integritas (SPI) 2025 telah mencapai 73,22.
Selain itu, kualitas kebijakan daerah juga menunjukkan peningkatan. Berdasarkan hasil Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Tahun 2025, Provinsi Banten meraih kualifikasi 'Sangat Baik'. Provinsi Banten juga kembali memperoleh predikat Informatif dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2025 dengan skor 96,45.
Dalam kinerja penyelenggaraan pemerintahan, Provinsi Banten masuk 10 besar nasional. Provinsi Banten berada di peringkat kesembilan dari 34 provinsi dengan status kinerjanya tinggi. Capaian tersebut diperkuat dengan raihan kategori A (Sangat Baik) dalam Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik tahun 2025.
Dikutip pada Jumat (20/02/26).
***
