Bupati dan Wakil Bupati Tangerang Minta BGN dan Mitra Responsif Tangani Laporan MBG
TANGERANG - Bupati Tangerang Moch. Maesyal Rasyid dan Wakil Bupati Intan Nurul Hikmah meminta Badan Gizi Nasional (BGN) serta seluruh mitranya untuk lebih responsif. Mereka mendesak agar penanganan laporan masyarakat terkait komposisi dan kondisi makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dipercepat.
Permintaan ini disampaikan dalam pertemuan evaluasi dan koordinasi Program MBG di Pendopo Bupati Tangerang pada Kamis (26/02/26). Pertemuan tersebut menjadi wadah bagi pemerintah daerah untuk menekankan pentingnya kualitas gizi dalam program MBG. Bupati dan Wakil Bupati menyoroti sejumlah aspek yang perlu diperbaiki demi keberhasilan program.
Bupati Maesyal Rasyid secara tegas meminta BGN dan semua mitra kerjanya, termasuk SPPG dan pihak terkait, agar segera menindaklanjuti laporan masyarakat.
Laporan tersebut berkaitan dengan komposisi dan kondisi makanan yang disalurkan melalui program MBG. “Kami mohon BGN dan seluruh mitra kerjanya termasuk SPPG dan pihak terkait lainnya lebih responsif dan bergerak cepat menindaklanjuti laporan masyarakat terkait adanya komposisi dan kondisi makanan program MBG,” tegas Bupati Maesyal Rasyid. Menurut Bupati, program Makan Bergizi Gratis merupakan investasi besar bagi bangsa.
Ini bertujuan memutus mata rantai persoalan gizi yang masih menjadi tantangan bersama.
Program MBG bukan sekadar membagikan makanan, melainkan memastikan kualitas generasi penerus bangsa terjaga dan kebutuhan gizinya terpenuhi. “Jadi makanan yang diberikan itu harus segar, bersih, bebas dari bakteri dan sebagainya sehingga makanan itu bisa dikonsumsi dengan baik dan pastinya akan memberikan kontribusi terhadap gizi anak-anak kita,” tandasnya. Bupati juga menyoroti peran penting SPPG sebagai garda terdepan dalam keberhasilan program MBG.
Pemerintah daerah berkomitmen penuh membantu memfasilitasi perizinan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) yang menjadi tanggung jawab SPPG. “Ada sekitar 170 SPPG telah menjalankan program makan bergizi gratis yang di Kabupaten Tangerang. Terkait dengan proses perizinan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi, Dinas Kesehatan siap bantu rekomendasinya dan nanti dokumennya dikeluarkan oleh DPMPTSP,” imbuhnya. Maesyal Rasyid juga meminta agar dibentuk forum atau koordinator SPPG di Kabupaten Tangerang.
Hal ini bertujuan memudahkan komunikasi dan koordinasi terkait permasalahan dalam pelaksanaan MBG. “Kami inginnya SPPG di Kabupaten Tangerang ini harus dibentuk koordinatornya. Koordinatornya siapa, penanggung jawabnya siapa, supaya kami bisa komunikasi,” ujarnya. Sementara itu, Wakil Bupati Intan Nurul Hikmah menyoroti adanya keluhan masyarakat mengenai makanan atau komposisi gizi dari dapur SPPG.