Dr. Syahrul Aminullah: Komunikasi dan Koordinasi Kunci Sukses Transformasi Kesehatan Nasional

WILISPOST.COM, Jakarta - Dr. Syahrul Aminullah, Analis Kebijakan Ahli Madya BKPK Kemenkes, menyoroti pentingnya komunikasi dan koordinasi dalam keberhasilan enam pilar transformasi kesehatan nasional. Ia menyebut keselarasan tindakan antara pusat dan daerah sebagai penentu utama di sistem desentralisasi.

Enam pilar transformasi yang dijalankan pemerintah meliputi penguatan layanan primer, sistem rujukan, ketahanan kesehatan, pembiayaan, SDM kesehatan, hingga transformasi teknologi kesehatan. Semua pilar ini menuntut arsitektur kebijakan yang terpadu antara pemerintah pusat dan daerah.

Menurut Dr. Syahrul, kebijakan kesehatan nasional hanya akan efektif jika pemerintah daerah mampu menerjemahkannya secara presisi. Peran strategis poros kebijakan pusat dengan dukungan BKPK sebagai perumus arah, harus berpadu dengan tanggung jawab 38 gubernur dan 514 pimpinan kabupaten/kota sebagai pelaksana utama di lapangan.

DPRD sebagai representasi politik lokal juga menjadi penentu keberlanjutan melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tanpa komunikasi yang jernih dan koordinasi yang disiplin, transformasi berisiko terjebak pada fragmentasi program dan ketimpangan implementasi antarwilayah.

Karena itu, keberhasilan enam transformasi kesehatan sangat ditentukan oleh model komunikasi dan model koordinasi yang mampu menjembatani perbedaan kapasitas, sumber daya, serta karakteristik sosial di setiap daerah.

Model komunikasi harus melampaui pola instruktif satu arah, menuntut dialogis, berbasis data, dan berorientasi solusi. Komunikasi berbasis bukti harus menjadi standar, dengan integrasi data kesehatan nasional melalui platform digital seperti SATUSEHAT.

Ini membuka peluang terciptanya kesamaan referensi antara pusat dan daerah, sehingga diskursus kebijakan tidak lagi dilandasi persepsi subjektif. Pemerintah daerah dapat memahami urgensi intervensi, sementara pusat memperoleh umpan balik faktual mengenai hambatan implementasi.

Komunikasi kepemimpinan di tingkat daerah juga menjadi elemen kunci, di mana Gubernur, Bupati, dan Wali Kota bertindak sebagai komunikator publik yang membangun kepercayaan masyarakat. Transformasi kesehatan harus disampaikan sebagai agenda perlindungan dan peningkatan kualitas hidup, bukan sekadar kewajiban program.