Pada Rabu, 26 Maret 2025, Bupati Serang, Ratu Tatu Chasanah, menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2024 dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Serang. Dalam pemaparannya, beliau mengungkapkan bahwa beberapa indikator kinerja telah mencapai bahkan melampaui target yang ditetapkan.
Dalam sambutannya, beliau menegaskan, “Sesuai yang telah saya sampaikan dalam sambutan pengantar LKPJ tahun 2024, capaian beberapa indikator menunjukkan hasil yang cukup memuaskan dan bahkan melebihi target yang telah ditetapkan.” Pernyataan ini disampaikan kepada wartawan usai rapat paripurna di gedung DPRD.
Bupati Tatu menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024 berhasil mencapai 4,84 persen, melampaui target yang direncanakan. Selain itu, pengendalian inflasi menunjukkan kinerja positif dengan realisasi sebesar 2,33 persen dibandingkan dengan target 1,93 persen. Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pun berhasil menembus target dengan pencapaian 73,28 poin, meskipun tingkat kemiskinan tercatat mengalami kenaikan dibanding sasaran.
Lebih lanjut, untuk tingkat pengangguran terbuka (TPT), realisasinya tercatat di angka 9,94 persen, lebih rendah dari target maksimal 11,22 persen. Menurutnya, secara keseluruhan, dari enam misi yang diusung, hampir seluruh indikator kinerja telah mencapai atau melampaui target yang ditetapkan.
Bupati juga menyoroti adanya catatan terkait kenaikan angka kemiskinan. Data tersebut mendorong pemerintah untuk mendukung masyarakat yang masuk kategori miskin tidak hanya dengan bantuan, melainkan juga melalui pemberdayaan dalam kegiatan ekonomi. “Kita memiliki program ekonomi untuk mereka. Misalnya, di Dinas Sosial sudah ada Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang nantinya perlu diperbanyak dan diberi perhatian khusus agar tingkat kemiskinan bisa ditekan dan tidak terus meningkat,” jelasnya.
Beliau menambahkan bahwa meskipun program bantuan dari pemerintah pusat telah berjalan, perlu ada peningkatan program KUB agar masyarakat dapat memiliki usaha sendiri dan tidak bergantung terus menerus pada bantuan pemerintah. “Program tersebut saya lihat harus lebih diperbanyak, baik oleh pemerintah pusat, provinsi, maupun kabupaten,” pungkasnya. (her)
