SERANG – Dalam rangka merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 pada 17 Agustus 2024, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Banten melaksanakan program pemberian remisi umum kepada Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang memenuhi syarat.
Upacara pemberian remisi ini diadakan di Aula Lapas Kelas IIB Serang, dihadiri oleh pejabat struktural Kemenkumham Banten, Pejabat Gubernur Banten, serta pihak-pihak terkait lainnya. Acara ini berlangsung pada hari Sabtu, 17 Agustus 2024.
Remisi merupakan salah satu kebijakan pemerintah untuk menghormati dan melindungi hak-hak narapidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Baca Juga:
Dodot Adikoeswanto, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Banten, menjelaskan bahwa remisi adalah pengurangan masa hukuman yang diberikan kepada narapidana dan anak pidana yang memenuhi kriteria tertentu. “Remisi ini diberikan sebagai bentuk penghargaan atas perilaku baik selama menjalani masa hukuman, sekaligus mendorong WBP untuk terus menjaga sikap positif di lembaga pemasyarakatan,” kata Dodot.
Dodot juga menekankan bahwa pemberian remisi merupakan hak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, serta berbagai regulasi pemerintah lainnya. Dasar hukum pemberian remisi mencakup Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999, serta Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2013 dan Nomor 3 Tahun 2018 yang mengatur lebih lanjut tentang pelaksanaan remisi, asimilasi, cuti, dan pembebasan bersyarat.
Terdapat beberapa jenis remisi, yaitu Remisi Umum, Remisi Khusus, dan Remisi dalam Keadaan Tertentu. Remisi Umum diberikan setiap 17 Agustus untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, sementara Remisi Khusus diberikan pada hari raya besar agama narapidana seperti Idul Fitri, Natal, Waisak, Nyepi, dan Tahun Baru Imlek. Remisi dalam Keadaan Tertentu diberikan pada momen khusus seperti Hari Anak Nasional, Hari Kesehatan Dunia, atau kepada narapidana dengan kondisi kesehatan serius atau usia lanjut.
Pada tahun 2024, sebanyak 6.284 narapidana dan anak pidana di berbagai Lembaga Pemasyarakatan (Lapas), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) di Banten diusulkan untuk menerima remisi umum. Penyerahan remisi akan dilakukan serentak pada 17 Agustus 2024 di setiap unit pemasyarakatan.
Rincian penerima remisi di wilayah Banten adalah sebagai berikut:
- Lapas Kelas I Tangerang: 800 narapidana (771 menerima Remisi Umum I, 29 menerima Remisi Umum II)
- Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang: 1.658 narapidana (1.617 menerima Remisi Umum I, 41 menerima Remisi Umum II)
- Lapas Perempuan Kelas IIA Tangerang: 171 narapidana (164 menerima Remisi Umum I, 7 menerima Remisi Umum II)
- Lapas Kelas IIA Tangerang: 178 narapidana (176 menerima Remisi Umum I, 2 menerima Remisi Umum II)
- Lapas Kelas IIA Serang: 648 narapidana (638 menerima Remisi Umum I, 10 menerima Remisi Umum II)
- Lapas Kelas IIA Cilegon: 1.543 narapidana (1.478 menerima Remisi Umum I, 65 menerima Remisi Umum II)
- Lapas Kelas III Rangkasbitung: 224 narapidana (214 menerima Remisi Umum I, 10 menerima Remisi Umum II)
- Lapas Terbuka Kelas IIB Ciangir: 8 narapidana (7 menerima Remisi Umum I, 1 menerima Remisi Umum II)
- LPKA Kelas I Tangerang: 36 anak pidana (29 menerima Remisi Umum I, 7 menerima Remisi Umum II)
- Rutan Kelas I Tangerang: 690 narapidana (660 menerima Remisi Umum I, 30 menerima Remisi Umum II)
- Rutan Kelas IIB Serang: 178 narapidana (seluruhnya menerima Remisi Umum I)
- Rutan Kelas IIB Pandeglang: 150 narapidana (seluruhnya menerima Remisi Umum I)
Dengan total penerima remisi di Banten sebanyak 6.284 orang, 6.082 narapidana akan menerima Remisi Umum I, sedangkan 202 narapidana akan menerima Remisi Umum II.
Diharapkan pemberian remisi ini tidak hanya menjadi simbol peringatan kemerdekaan, tetapi juga mendorong narapidana untuk terus memperbaiki diri dan mempersiapkan diri kembali ke masyarakat. Pemerintah berharap remisi ini dapat mempercepat reintegrasi sosial narapidana sehingga mereka bisa menjadi bagian produktif dan berkontribusi positif setelah bebas.
Dodot Adikoeswanto menegaskan bahwa kebijakan remisi ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mendukung proses pemulihan sosial narapidana dan mempersiapkan mereka untuk kehidupan yang lebih baik. “Dengan remisi ini, diharapkan suasana yang lebih kondusif tercipta di lembaga pemasyarakatan, sehingga narapidana terdorong untuk terus berperilaku baik dan menyesuaikan diri dengan norma-norma sosial,” tutup Dodot.
