Serang – Pelaksana Tugas (Plh) Sekretaris Daerah Provinsi Banten, Nana Supiana, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Banten untuk mewujudkan budaya antikorupsi dalam setiap aspek kehidupan. Pemprov Banten terus aktif melakukan sosialisasi dan edukasi antikorupsi lintas sektor serta menjangkau berbagai komunitas.
Pernyataan tersebut disampaikan Nana usai acara Sosialisasi Serentak dan Edukasi Antikorupsi “Melawan Korupsi Sejak Dini” di Provinsi Banten. Acara ini melibatkan ratusan siswa SMA/SMK, guru, kepala sekolah, dan berbagai stakeholder, yang dilaksanakan baik secara offline maupun online di Aula Inspektorat Provinsi Banten, KP3B Curug, Kota Serang, pada Jumat (17/1/2025).
Menurut Nana, dunia pendidikan merupakan sasaran utama dalam upaya sosialisasi dan edukasi antikorupsi. Di dunia pendidikan, nilai-nilai seperti kejujuran dan integritas harus terus ditanamkan, sebagai nilai yang perlu dijunjung oleh semua pihak.
Baca Juga:
“Namun demikian, peran aktif dari komunitas lainnya serta masyarakat umum juga sangat penting dalam membudayakan antikorupsi. Karena itu, kolaborasi seluruh pihak diperlukan agar ini menjadi gerakan bersama yang menjadi tanggung jawab bersama,” kata Nana.
Ia menambahkan, yang tak kalah penting adalah partisipasi masyarakat dalam mengawasi, memberikan masukan, serta memberi peringatan diri sendiri sebagai langkah preventif dalam mencegah tindak pidana korupsi. Jika gerakan ini meluas, maka peningkatan kesejahteraan masyarakat akan dapat tercapai lebih cepat.
“Itulah tujuan utamanya, agar Banten menjadi lebih baik, jujur, dan berintegritas,” pungkasnya.
Sementara itu, Plt Kepala Inspektorat Provinsi Banten, Ratu Syafitri Muhayati, menambahkan bahwa sosialisasi dan edukasi antikorupsi ini akan terus dilakukan secara berkesinambungan. Langkah preventif ini merupakan upaya untuk memperkuat pengawasan dan menciptakan budaya antikorupsi yang kokoh.
“Tujuannya agar budaya antikorupsi menjadi hal yang familiar dan terinternalisasi dalam tindakan setiap aparatur serta masyarakat Banten secara luas,” katanya.
Fitri juga menekankan agar seluruh aparat pemerintah dan stakeholder memahami dengan sungguh-sungguh makna dari integritas beserta turunannya, salah satunya adalah sikap jujur. Hal ini harus benar-benar dipahami dan diterapkan, bukan sekadar simbol belaka. Jujur kepada diri sendiri adalah langkah awal yang harus diambil.
“Tugas ini adalah tanggung jawab utama yang harus dijalankan terus menerus. Memang sulit untuk mengimplementasikannya, karena ada banyak larangan dan tekanan dari berbagai pihak. Namun kita harus tetap teguh memegang sikap integritas dan antikorupsi. Ini sangat penting,” ujarnya. (mar)
