Wilispost.com- Sebuah postingan viral di media sosial menampilkan judul “17+8 tuntutan rakyat: Transparansi. Reformasi. Empati” sebagai aspirasi untuk pemerintahan Presiden Prabowo-Gibran. Tuntutan ini muncul setelah serangkaian aksi unjuk rasa di sejumlah daerah yang mendesak pemerintah dan DPR untuk melakukan perbaikan.
Sejak 25 Agustus 2025, unjuk rasa telah terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Isu kenaikan tunjangan DPR dan pernyataan DPR yang dianggap menghina rakyat memicu kemarahan masyarakat. Insiden meninggalnya pengemudi ojek online di Jakarta akibat dilindas kendaraan Brimob semakin memperluas cakupan unjuk rasa.
Daftar tuntutan ini disusun oleh beberapa influencer dan organisasi masyarakat sipil. Jerome Polin, Salsa Erwina, dan beberapa influencer lainnya berkolaborasi dengan 211 organisasi masyarakat sipil untuk merumuskan tuntutan ini.
Tuntutan ini mencakup 17 tuntutan jangka pendek yang harus dipenuhi maksimal 5 September 2025 dan 8 tuntutan jangka panjang yang harus dipenuhi sampai 31 Agustus 2026. Berbagai aspek seperti transparansi, reformasi, dan empati terhadap rakyat menjadi fokus utama dalam tuntutan ini.
Masyarakat berharap pemerintah dan DPR dapat memperhatikan dan menanggapi tuntutan-tuntutan ini untuk melakukan perbaikan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
